Archive for August, 2008

Merebut Mimpi Indonesia

Merebut Mimpi Indonesia

Khazanah, PIKIRAN RAKYAT, 16 Agustus 2008

KEMERDEKAAN nasional adalah proklamasi kebudayaan emansipatif sebuah bangsa. Karena sebuah bangsa dan kebudayaan adalah mimpi kolektif atau imajinasi kolektif sekelompok manusia pada konteks tempat dan waktu tertentu. Bahkan sebuah bangsa sebenarnya sebuah perasaan saja kata Gustavo de las Casas, perasaan bersatu kolektif yang menjadikan sekelompok manusia sebagai sebuah keluarga besar (Foreign Policy, Maret-April 2008), tentu juga terkait tempat dan waktu tertentu. Bila hari ini, 63 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, semua warga dari Sabang sampai Merauke, tanpa ragu mengucapkan kata Indonesia, sebagai bangsa, negara, tumpah darah, serta hikmat mengikuti upacara bendera setiap hari Senin seperti putera saya Mahatma (11) dan Krishna (10) di sekolah dasar mereka untuk menghormati, “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.”, tidakkah mereka serta kita semua menyadari bahwa kata Indonesia hanyalah sebutan antropologis dari seorang antropolog Inggris J.R. Logan pada 1850?

Di awal abad ke-20, hampir tak ada penduduk dari ujung Sumatra hingga Papua yang menyebut nama Indonesia atau mengaku orang Indonesia. Indonesia adalah sebutan rekaan saja dari J.R. Logan yang memerlukan sebuah nama untuk menyebut penduduk serta kepulauan yang membentang antara benua Australia dan Benua Asia dalam karya ilmiahnya. Oleh karena itulah Sutan Takdir Alisjahbana dalam Polemik Kebudayaan bahkan menyebut para “pahlawan Indonesia” yang kita kenal seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lainnya tidaklah mengenal Indonesia sebagai tujuan perjuangannya, mereka adalah “pahlawan` dalam masa pra-Indonesia, bahkan bersedia “saling berkelahi” untuk kepentingan masing-masing, sama sekali bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Terasa pahitkah kenyataan ini? Sama sekali tidak, Indonesia adalah momen dalam kebebasan manusia, sebuah pernyataan kebebasan dalam sekian kemungkinan pilihan dalam sejarah. Tentu saja ada yang ingin hidup dalam feodalisme lama, bahkan ingin tetap setia dalam kolonialisme, dan sungkup masyarakat tertutup untuk kemurnian ras, agama, dan ideologi. Tetapi kita memilih Indonesia, memilih kebebasan, kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam momen kebebasan itulah para Bapak dan Ibu pendiri Indonesia memutuskan untuk melakukan, (1) pembebasan nasional; (2) pembebasan sosial dan; (3) pembebasan individu.

Tentu saja pembebasan nasional adalah prasyarat (conditio sine qua non) dari pembebasan sosial dan pembebasan individu. Pembebasan nasional harus dipilih karena, “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Tetapi pembebasan nasional tak berarti banyak bila tak ada pembebasan sosial, “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Lalu apa setelah pembebasan nasional dan pembebasan sosial? Tentu saja pembebasan individu, “supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.”

Sebuah perjuangan emansipasi yang mahakeras tetapi tetap akan berujung pada kemegahan kemanusiaan, seperti kata penyair Arthur Rimbaud (1857-1907), and at the dawn/armed with scorching patience/we shall enter the cities of splendour (Di waktu fajar/dengan kesabaran mentubi/kita akan memasuki kota yang megah itu).

JADI, Indonesia adalah sebuah cita-cita kebudayaan emansipatif tentang (1) pembebasan nasional; (2) pembebasan sosial; (3) pembebasan individu. Bagaimana Indonesia hari ini? Sebuah mimpi-praktis (practical-visionary) akan bermakna untuk menegaskan bahwa identitas politik, budaya, dan geografis, bila wujudnya kongkret –dinikmati dalam kehidupan sosial sehari-hari– yang berwujud kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan sosial, serta kehidupan individual (hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Bila mimpi praktis dan kongkret ini tak terwujud, setiap warga negara, tentu saja putra saya juga, Mahatma dan Krishna, akan bertanya-tanya untuk apa tetap bersatu dalam tanah air, negara, dan bangsa Indonesia bukan?

Indonesia hari ini adalah Indonesia dalam pertarungan untuk mewujudkan mimpi Indonesia seabad lalu versus realitas konkret yang menceraiberaikannya. Kemiskinan dan ketimpangan sosial yang menghantui sepanjang 63 tahun kemerdekaan hampir serupa wujud kongkretnya seperti di masa kolonial. Ketika Multatuli menulis Saijah Adinda pada 1860-an, kemiskinan dan penindasan adalah realitas kongkret di Lebak (Banten), namun 168 tahun kemudian pada Februari 2008 di Lebak Banten kembali ada empat balita meninggal dunia karena busung lapar tercekik kemiskinan orang tua mereka.

Teror kemiskinan serupa terjadi di Makassar, Daeng Basse (hamil lima bulan) dan putranya tujuh tahun juga mati kelaparan, lalu Naila (4) juga meninggal dunia di Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Di Jawa Barat saja pada 2007, ada sekitar 5,6 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, naik dari 2006 sekitar 5,2 juta orang, walaupun ukuran garis kemiskinan hanya Rp 158.000,00/kapita/bulan atau sekitar Rp 5.300,00/kapita/hari.

Siapakah yang beruntung? Simaklah, pengusaha terkaya Indonesia sekaligus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie dan keluarga (Bakrie & Brothers) pada tahun 2008 (Tempo, 15 Mei 2008) menguasai kekayaan sekitar Rp 49,7 triliun (5,4 miliar dolar AS), padahal pada 2006 hanya menguasai 1,2 miliar dolar AS. Riset terbaru Globe Asia (Mei 2008) menobatkan Aburizal Bakrie sebagai manusia terkaya di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan nilai kekayaan 9,2 miliar dolar AS (Rp.84,6 triliun); sebelumnya tahun 2007 senilai 1,05 miliar dolar AS (Rp 9,6 triliun); Bisnisnya menggurita di bidang batu bara, perkebunan, minyak, properti, telekomunikasi, dan media. Lalu ada Jusuf Kalla (Tempo, 15 Mei 2008) wakil presiden Republik Indonesia, di urutan ke-30 orang Indonesia terkaya dengan Rp 2,1 triliun, juga Aksa Mahmud, Wakil Ketua MPR-RI, berkeluarga dengan Jusuf Kalla kekayaannya Rp 3,1 triliun di urutan ke-24.

Apalagi bila menyimak penguasa sumber daya alam, minyak, gas, dan tambang sudah dikuasai asing 80 persen, di mana 70 persen di antaranya adalah pengusaha Amerika Serikat (AS). Contoh, tambang tembaga dan emas terbesar di dunia di Papua Barat dikuasai perusahaan AS PT Freeport McMoran. Sungguh tak terbayangkan di lumbung emas dan tembaga dunia ini puluhan orang Papua mati kelaparan di Yahukimo. Untuk Yahukimo tak ada mimpi Indonesia, mimpi pembebasan sosial dan individu terjadi ketika nyawa mereka terbebaskan ke haribaan Tuhan.

Inilah pertanyaan yang paling menyesakkan hari ini, adakah pembebasan nasional juga sudah berjalan sebagai syarat tumbuhnya kebudayaan nasional? Apakah proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai pembebasan nasional berjalan setelah 63 tahun, berdaulat atas politik, ekonomi, kebudayaan sebagai prasyarat pembebasan sosial dan individual melalui, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mudah sekali sekarang menemukan pemuda-pemudi di pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatra yang berteriak lebih baik merdeka daripada mati dan sengsara dalam Republik Indonesia, mereka bermimpi menjadi negara merdeka dan berdaulat secara politik dan ekonomi dari Indonesia.

Tetapi para oligarki politik dan ekonomi kita tak perduli dengan teriakan keputusasaan ini. Nasionalisasi aset strategis salah satu jawaban untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional terhadap Freeport di Papua (Freeport McMoran), Blok Cepu di Jawa Timur (ExxonMobil), Blok Gas Tangguh di Papua Barat (British Petroleum), Blok Mahakam di Kalimantan Timur (Total E&P Indonesie, Perancis), Blok Natuna di Kepulauan Riau (ExxonMobil); juga migas di Riau yang dikuasai Chevron Pacific, Newmont Minahasa dan Nusa Tenggara, Kelian Equatorial Mining (Aurora Gold Australia), dan lain-lain, bahkan Indosat yang kini dikuasai Temasek Holding dan Qatar Telecom sehingga 89% pangsa pasar telekomunikasi Indonesia dikuasai mereka melalui praktik oligopoli dan kartel harga serta suplai. Termasuk wajah 35% daratan Indonesia yang dikuasai 257 pengusaha batu bara, 341 kontrak karya, dan 1.194 kuasa pertambangan.

**

BILA sebuah bangsa adalah mimpi kebudayaan emansipatif, itulah Mimpi Indonesia. Namun apa yang terjadi bila mimpi tersebut tergadai kepada tirani modal (dalam dan luar negeri), praktik otoriterisme politik dan budaya tertutup, setelah 63 tahun proklamasi kemerdekaan? Dapatkah kita berbicara tentang kemerdekaan, tentang budaya kemerdekaan, hari ini secara leluasa bila semua prasyaratnya mengerut sampai titik nadir seperti ucapan Bung Karno, “menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa.” Bahkan ditawan fundamentalisme pasar dan budaya tertutup.

Mimpi Indonesia adalah sebuah cita-cita tentang (1) pembebasan nasional; (2) pembebasan sosial dan; (3) pembebasan individu. Indonesia adalah sebuah cita-cita kemanusiaan, sebuah agregasi hasrat untuk bebas menentukan kehidupan sendiri sebagai manusia, untuk menjadi manusia di bumi manusia, terlepas dari hasrat membenci bangsa lain (xenophobia), maupun untuk menindas dan mengisap manusia lain di muka bumi.

Oleh karena itu, Sutan Sjahrir (perdana menteri pertama Republik Indonesia, 36 tahun) mengatakan dalam Perjuangan Kita bahkan Indonesia bukanlah sebuah bangsa pada akhirnya, tetapi Indonesia adalah sebuah cita-cita tentang keadilan dan kebenaran, karena, “Semua kebangsaan harus menemui ajalnya di dalam suatu kemanusiaan yang meliputi seluruh dunia menjadi satu bangsa, yaitu bangsa manusia yang hidup di dalam pergaulan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, tidak lagi terbatas oleh perasaan sempit yang memecah sesama manusia karena perbedaan warna kulit, atau karena turunan darahnya berlainan.”***

M. Fadjroel Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia], peminat sastra dan kebudayaan.

Comments (11) »

Proklamasi FADJROEL for PRESIDENT 2009

Proklamasi Fadjroel for President 2009 dibuat di hadapan Bung Karno dan Bung Hatta di Tugu Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Kenapa di hadapan Bung Karno dan Bung Hatta? Karena visi Bung Karno dan Bung Hatta serta para Bapak dan Ibu Bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang diperjuangkan Fadjroel sebagai visi untuk presiden 2009. Visi Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Fadjroel adalah ” Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Comments (10) »

DEMOCRACY WITHOUT THE DEMOCRATS

Well, eventually the future of democracy is in the hands of the people, not political parties (Syamsuddin Haris, “Potret Partai dan Masa Depan Demokrasi,” Kompas, 8/9). Therefore, let’s prepare those leaders through healthy political education, at least through a school called ”society”. Do not continuously blaspheme (A. Sonny Keraf, “Partai Politik dan Pendidikan Politik,” Kompas, 11/9). Then, I will not search for who commits mistakes since in practical politics what people do is finding scapegoats…and I will act quite extreme towards those who express thoughts with bad way (Exclusive Interview, “Megawati: Banggalah Menjadi Bangsa Indonesia dan Jangan Cari Kambing Hitam,” Kompas, 11/9).

*

Is it true? Theory of democratic transition firmly states that civil society and political society should not nullify one another, or being chosen exclusively without the other. Instead they support one another as a given (necessary support) and are inter-connected (primary mediation). The two, civil society and political society, are two of the five major arenas to consolidate modern democracy. If one is eliminated then there won’t be any consolidation of democracy, hence it is impossible to complete the phases of democratic transition. Such phases of transition are the conditio sine qua non towards a democratic system that is widened and deepened within the five arenas of consolidation of modern democracy.
The approach developed by Juan J. Linz and Alfred Stephan (See Problems of Democratic Transition and Consolidation, 1996) on the problems of democratic transition and consolidation, using the cases of countries in Southern Europe, Latin America and post-communist Europe, provides an inspiration to handle the problems of democratic transition and consolidation in our country. Yet first we must be clear about the phases of politics of democracy in this discourse. First, the phase of authoritarian-totalitarian that is anti-democracy; Second, the phase of democratic transition; Third, the phase of widening and deepening of democratic system).
Every phase has unique elements of individual, institution and values, including management strategies that are also unique, cannot be mixed or applied uniformly for every element and management strategy. The phase of democratic transition requires discontinuity from the phase of authoritarian-totalitarian that is anti-democracy, while the phase of widening and deepening of democratic system requires continuity with the democratic transition.
The simple example is this. It is impossible for Soeharto to be an element that executes the phase of democratic transition and the phase of widening and deepening of democratic system. This is because the phase of democratic transition requires discontinuity from the phase of authoritarian-totalitarian that is anti-democracy. Of course in this perspective the institution and political machine of Soeharto such as Golkar Party and other corporatist institutions of the New Order also cannot become the prerequisite for the growth, let alone the preservation and the leading of the phase of democratic transition and the widening and deepening of democratic system.
Hence, to not include Soeharto and his political and economic cronies, both as individuals or corporatist institutions, in the phase of democratic transition and the widening and deepening of democratic system is not at all a matter of blasphemy or finding scapegoats. Theoretically and practically it is impossible to seize, defend and widen the ideas, forces and the power relations of democracy together with the elements of the previous authoritarian-totalitarian phase. We should not be naive and ignorant because when the idea of democracy was introduced to a social system, the idea will be confronted by political struggle between the political power that wants to support, neutralize, or kill it. It means, strategically, democracy is under the condition of protracted democratic war as ideas, power or power relations. Of course, we are not subordinate to power or political power, but democratic power and political power become strategic prerequisites that mediate the execution of democratic ideas. Without that medium, democratic ideas remain a discourse in lecture rooms, study groups, or in educational institutions and research institutes of government, private entities or political parties. Not useful and harmless!
*

Back to Linz and Stephan, what must be consolidated in the phase of democratic transition? Who and how to execute the consolidation? These two questions are inseparable. There are five major arenas to consolidate modern democracy: (1) Civil socity; (2) Political society; (3) rule of law; (4) state apparatus; (5) economic society.
These five arenas of democratic consolidation are not separable, they support one another as a given (necessary support) and are inter-connected (primary mediation). The issue brought up by Syamsuddin Haris between the arena of civil society and political society as mentioned at the beginning of this article turns out to be impossible to nullify one another or to be chosen exclusively from the rest. It is also impossible to provide necessary political education to the ”society” or even to political parties that were the main element of the authoritarian-totalitarian phase, as written by A. Sonny Keraf. Certainly Sonny (an official at the Education and Training Institute of PDIP) would not act firmly against the old elements because the foundation of
PDI-P’s political power depends on Golkar Party and the individuals from TNI/POLRI of the previous authoritarian-totalitarian phase. Consequently political education stops at the mere level of ideas, not at the level of practice, or more precisely not at the praxis of the ruling political party.
Indeed, the interest, ideas and values of civil society are the major generators of political society, as well as economic society, state apparatus and rule of law. But civil society cannot replace all of the modern function of political society such as the function to ”design” and execute constitution and regulations that determine the progress (or setback) of the other four arenas of democratic consolidation, the management of state apparatus, the enactment of rule of law, etc.
Yet, it is also true that political society would need the legitimacy from the civil society in order to conduct all of its possible functions. Civil society also needs the necessary support of the constitutional legal supremacy that would secure its legal rights (civil, politics, economy, social and culture) and the state apparatus that would protect and uphold those rights if ever violated. They also need the necessary support of the economic society to secure the freedom and the livelihood of the civil society. Without an economic society that grows and distributes economic prosperity through an institutionalized market where regulation and deregulations are optimally made by the political society, respected by the civil society and enacted by state apparatus, then the consolidation of democracy will never happen.

*

Based on the phases towards the democratic system mentioned above, we can easily say who executes the democratic political power, including who which with blood, jail and death would seize and protect democracy, employing democracy as a way of life or guiding principle. The answer is: the democrats. Who are they? According to the phases towards the democratic system, then it is impossible for any elements: individuals, institutions and values that lived and ruled in the anti-democracy authoritarian-totalitarian phase to lead, protect and develop the phase of democratic transition and the phase of widening and deepening of democratic system.
Prof. Dr. Thomas Meyer, in Cara Mudah Memahami Demokrasi (FES, 2002), specifies the theoretical and practical positions of this. ”Democracy can only last when there are enough democrats. [The democrats are] a number of individuals who know, understand the institution and the opportunities that could be reached by democracy, who believes in democracy with their head and mind, and who gives democracy life with their commitments.” Let me emphasize that without the democrats certainly democracy cannot last.

*

The mistakes of Syamsuddin Haris, A. Sonny Keraf and Megawati Soekarnoputri are the following. (1) They did not state the distinctive phases towards the widening and deepening of democratic system; (2) They did not state the distinctive arenas of consolidation in democratic transition, or even in the widened and deepened democratic system; (3) They did not state the distinctive elements such as individual, institution or values in each stage towards the democratic system that is widened and deepened through democratic civilian government.
Consequently, the three cannot establish the direction, who and which institution are appropriate to execute the phases of democratic transition and widening and deepening of democratic system. They made it seem as if the democrats and the democratic institutions and the anti-democrats and the anti-democratic institutions are the same. As if there is no difference between Soeharto, his followers and the political institutions that support the authoritarianism of the fascist New Order and the the democrats who toppled them. As if there was no political struggle or even protracted democratic war that must be won, that engages ideas, power and power relations. As if the idea of democracy is disconnected from attempts to develop and fight for the democratic power and power relations. As if the phases of authoritarian-totalitarian, democratic transition, and widening and deepening democratic systems are mere illusions of radical democrats.
I think, the central perspective of this article, have clearly distinguished the fact that the democrats and democratic institutions are significantly different from their opponents. This is because empirically, after five years of journey of total reform (1989-2003), the significant difference between the pro-democracy and anti-democracy has been growing and found its new meaning. It turns out that it is a mere illusion to believe that we can build and maintain democracy without the democrats.

Leave a comment »

Bersolek Menuju RI-1

Sumber:TEMPO Majalah Berita Mingguan Edisi Online (Edisi. 22/XXXVII/21 – 27 Juli 2008)

Rupa-rupa sosok calon presiden kita. Dari pensiunan jenderal hingga dramawan, dari bekas demonstran hingga mantan gubernur. Ada yang didukung partai, ada juga yang menggantang asap seraya jual tampang.

Lantai tujuh ”Rumah PAN” sangat sibuk menjelang tengah malam, Rabu pekan lalu. Di ruang kerja ketua partai Soetrisno Bachir itu, ada artis Wulan Guritno, Marini Zumarnis, Derry Drajad, juga ekonom Christianto Wibisono. Asap melayang tipis. Puntung rokok memenuhi asbak.

Biduan dangdut Iyet Bustami baru saja meninggalkan ruangan beberapa menit lalu. ”Mereka akan menjadi calon anggota badan legislatif dari Partai Amanat Nasional,” kata staf Soetrisno, yang membagikan formulir isian kepada para tamu itu. Christianto hanya tersenyum, begitu juga para artis.

Lantai dasar kantor partai itu, yang dilengkapi gerai penjual makanan dan minuman, juga penuh orang. Asap rokok tebal memedihkan mata. Beberapa orang sibuk memilih model stiker, kaus, atau jaket. Tampaknya mereka juga calon anggota badan legislatif yang sedang menyiapkan atribut kampanye.

Kesibukan serupa terjadi di kantor-kantor partai lain. Mereka menyiapkan calon anggota badan legislatif, yang harus disetor ke Komisi Pemilihan Umum, bulan depan. Ini babak penting, karena akan menentukan perolehan suara pada Pemilihan Umum 2009. Calon yang yahud berpeluang mendulang banyak suara.

Perolehan suara tentu saja juga berkaitan dengan tiket pencalonan presiden—selain jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar mengatur, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan calon. Dewan masih membahas syarat minimal perolehan suara partai atau gabungan partai yang bisa mengajukan calon itu. Ada beberapa pendapat, dengan kisaran 15 persen hingga 30 persen suara.

Tiket itulah yang hendak dikejar oleh mereka yang berhasrat menjadi calon presiden. Beberapa di antaranya sudah punya modal awal: memimpin partai atau didukung partai. Soetrisno punya Partai Amanat Nasional, Prabowo Subianto disokong Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Wiranto memimpin Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yusril Ihza Mahendra diusung Partai Bulan Bintang. Adapun Sutiyoso digandeng Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia.

Beberapa tokoh lain tampil meski belum menggenggam partai: Rizal Mallarangeng, Kivlan Zen, Ratna Sarumpaet, dan Fadjroel Rachman. Bisa jadi, daftar akan bertambah panjang. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri hampir pasti akan mencalonkan diri lagi.

Kepada Tempo, Soetrisno mengatakan belum memutuskan untuk maju. Selain partainya belum mengajukannya sebagai calon, ia belum memperoleh restu dari keluarga. Toh, ia telah menggeber iklan di media massa. Ia baru menyelesaikan pengambilan gambar untuk iklan yang akan tayang bulan depan. ”Temanya tentang kemerdekaan,” ujarnya.

Soetrisno menjadikan beberapa tokoh inspiratif sebagai bintang iklan—di antaranya Suster Apung, bidan yang harus mengarungi lautan untuk melayani masyarakat di Sulawesi Selatan. Iklan Agustus nanti merupakan serial yang akan dibuat Soetrisno hingga menjelang Pemilihan Umum, April 2009. Sepanjang Mei-Juni lalu, iklan pengusaha batik itu telah memenuhi layar televisi dengan slogannya, ”Hidup adalah Perbuatan”.

Uang bukan masalah bagi Soetrisno. Banyak memainkan saham perusahaan minyak dan batu bara, duitnya berlebih. Ia membeli gedung tujuh lantai Rp 20 miliar di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, yang dihibahkan untuk kantor partai. Untuk pemasangan iklan pada Mei-Juni lalu, menurut orang dalam partai itu, Soetrisno mengucurkan Rp 40 miliar lebih.

Soetrisno juga mensponsori pendirian Solusi Bangsa Center, yang antara lain dipimpin Zaim Uchrowi, Direktur Utama Balai Pustaka. Soetrisno mengatakan lembaga ini banyak membantunya, termasuk membuat konsep pencitraan. Zaim, yang diwawancarai terpisah, mengatakan bahwa Solusi merupakan lembaga independen. ”Mas Tris (Soetrisno) jadi presiden atau tidak, kami akan tetap berjalan,” ujarnya.

l l l

RUANG kerja Rizal Mallarangeng di Freedom Institute, lembaga pemikir yang ia dirikan, penuh buku. Sebatang Marlboro terselip di jari tangan kirinya, ketika Tempo menemuinya pada Rabu pekan lalu. ”Saya ingin mencontoh Barack Obama,” katanya, menyebut kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang banyak merebut dukungan kaum muda.

Rizal percaya pada teori bahwa dukungan bisa ditambang melalui media massa. Ia pun mulai memajang iklan di beberapa stasiun televisi. Ia mengambil gambar di beberapa tempat bersejarah: tempat pengasingan dokter Tjipto Mangoenkoesoemo di Banda Neira, tahanan Bung Karno di Ende, dan Jembatan Ampera di Palembang.

Staf khusus Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie itu memilih kata-kata dengan pesan kuat untuk iklannya. Misalnya, di tengah gambar pohon yang tumbuh di padang gersang, muncul kalimat: masih ada harapan di tengah kesulitan. ”This is the art of modern democracy,” katanya.

Rizal memutuskan maju melihat tak ada tokoh yang dominan dalam berbagai sigi. Tingkat keterpilihan Yudhoyono dan Megawati, dua tokoh terkuat, pun di bawah 20 persen. Ia juga mengklaim maju untuk mendobrak batas yang menghalangi tampilnya kaum muda. ”Gua maju setelah menunggu-nunggu kok nggak ada yang maju,” ujarnya.

Buat memermak penampilannya, Rizal tak usah repot. Ia punya Fox Indonesia, yang didirikannya pada awal tahun ini. Perusahaan konsultan strategi dan politik ini pula yang menggarap proyek perbaikan citra Soetrisno Bachir. Tapi kontrak mereka diputus karena Rizal memutuskan mencalonkan diri. ”Saya hanya loyal pada cita-cita, pada negeri, bukan pada orang,” ia memberikan alasan (lihat, Sekali, Sudah itu Mati).

Pria 44 tahun itu kini rajin mengumpulkan dukungan. Di antaranya melalui situs Internet, Facebook. Hingga pekan lalu, 115 orang bergabung ke halaman RM09, miliknya. Cara serupa dilakukan Fadjroel Rachman, aktivis mahasiswa 1989, yang akan mendeklarasikan pencalonannya pekan ini. Ia membawa tema ”Republik Kaum Muda, Republik Harapan”.

Fadjroel pernah dihukum tiga tahun karena memimpin demonstrasi menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini ke kampus Institut Teknologi Bandung pada 1989. Demonstrasi ini berakhir rusuh. Ia kemudian menggelorakan gerakan golput, menolak pemilihan umum oleh rezim Orde Baru.

Ratna Sarumpaet juga akan mengumumkan pencalonannya pada Rabu pekan ini. Ia berencana mengundang para pemimpin partai politik. Untuk keperluan ini, ia mendirikan Akar Indonesia. Pada Agustus nanti, kelompok ini akan menerbitkan ”saham” sebagai upaya penggalangan dana. Satu lembar ”saham” bernilai Rp 2.500, dan satu orang hanya boleh membeli maksimal Rp 5 juta.

Di atas lembar saham ditulis: ”Saya memberikan sumbangan untuk pemenangan Ratna Sarumpaet, sebagai saham untuk harga diri bangsa.” Para pemilik ”saham” kemudian menuliskan daftar harapan untuk Ratna, bila ia menjadi presiden. ”Itu cara saya menggalang uang,” ujarnya.

l l l

YUSRIL Ihza memutuskan maju menjadi calon presiden pada 1 Muharam 1429 Hijriah atau 10 Januari lalu. Ia pernah berpengalaman menjadi calon presiden pada Sidang Umum 1999, bersaing dengan Abdurrahman Wahid dan Megawati. Ia mundur di tengah kompetisi, guna memberikan jalan bagi Abdurrahman.

”Sepuluh tahun saya menimba ilmu sebagai menteri, sekarang saya sudah lebih berpengalaman,” kata Yusril, ketika ditemui di kantor pengacara miliknya, Ihza&Ihza, Kamis pekan lalu. Kantor di lantai 10 di gedung Citra Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan itu penuh lukisan. Sebagian ditaruh di lantai, tak cukup dipasang di dinding.

Yusril tiga kali menjadi menteri, terakhir menjadi Menteri Sekretaris Negara kabinet Yudhoyono. Sebagai Menteri Sekretaris Negara, ia mengatakan selalu menyiapkan konsep dan saran buat Presiden. Dua tahun lebih menduduki jabatan itu, sebelum dicopot pada Mei tahun lalu, ia berkesimpulan Presiden sangat lamban dalam mengambil keputusan. ”Lebih baik saya saja yang jadi presiden,” ujarnya.

Keinginan itu bersambut. Melalui musyawarah kerja nasional, Partai Bulan Bintang mengajukannya menjadi calon presiden. Mengaku tak punya uang, ia belum akan beriklan di media massa. Ia akan memanfaatkan kesempatan dialog dan debat di media massa. ”Itu celah yang bisa saya pakai, tanpa mengeluarkan dana,” ujarnya.

Empat kontestan lainnya merupakan lulusan Akademi Militer: Wiranto, Prabowo, Kivlan, dan Sutiyoso. Wiranto kini giat melakukan kunjungan ke pelbagai daerah. ”Target kami, pada September nanti tingkat keterpilihan Pak Wiranto mencapai 15 persen,” ujar Yus Usman Sumanegara, Sekretaris Jenderal Partai Hanura.

Tur ke daerah juga dilakukan Sutiyoso. Langkah itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ia baru akan beriklan di media massa menjelang pemilihan nanti. ”Turun ke daerah ini memang capek, tapi hasilnya efektif,” kata mantan Gubernur Jakarta ini. ”Indikasinya, kalau saya masuk pasar, orang-orang pada berteriak menyambut saya.”

Sutiyoso dibantu para jago sepuh. Di situ ada mantan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Yusuf Kartanegara, dan sejumlah pensiunan jenderal. Juga ada Presiden Partai Demokrasi dan Kebangsaan Ryaas Rasyid. Mereka bermarkas di Bang Yos Center, rumah kosong milik Siti Hediati (Titik Soeharto) yang dipinjam setahun di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

l l l

Berupa-rupa cara para tokoh meningkatkan nilai jual. Tapi mereka punya klaim seragam: mampu memimpin bangsa dan punya solusi memecahkan bangsa. ”Saya sepuluh tahun di birokrasi, pengalaman yang tidak dimiliki kandidat lain,” kata Sutiyoso, yang dua kali periode memimpin Jakarta.

”Keunggulan saya adalah cepat sekali mengambil keputusan,” kata Yusril. Kivlan Zen pun mengaku punya kemampuan serupa. Ia kemudian berujar, ”Saya bisa buat harga listrik menjadi separuh harga sekarang.” Caranya, menurut Kivlan, dengan teknologi yang mengubah air laut menjadi energi. Namanya, fuel cell. ”Tapi ini bukan blue energy punya Joko Suprapto itu,” katanya menyebut lelaki Nganjuk, Jawa Timur, yang mengklaim menemukan bahan bakar dari air.

Pemilihan presiden baru akan dilakukan setahun lagi. Kontestan lain bukan tidak mungkin akan muncul dan memenuhi gelanggang.

Budi Setyarso, Budi Riza, Rina Widyastuti

Para Penantang Itu

Berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, mereka belum berpengalaman menjadi presiden. Paling banter sebagian di antara mereka hanya pernah menjadi calon—misalnya Wiranto dan Yusril Ihza Mahendra. Adapun Prabowo Subianto hanya pernah mengikuti konvensi Partai Golkar.

Terinspirasi oleh Barack Obama, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, beberapa di antaranya menjaring dukungan melalui Internet. Seperti kontes penjaringan bintang idola, sebagian di antara mereka pasti akan ”tereliminasi” di tengah jalan.

Budi Riza

Ratna Sarumpaet
59 Tahun
Ketua Umum Akar Indonesia
Slogan: Untuk Harga Diri Bangsa

Lahir di Tarutung, Sumatera Utara, 16 Juli 1949, Ratna dikenal sebagai aktivis panggung teater. Ia memiliki Sanggar Satu Merah Panggung, juga menulis naskah drama, di antaranya Marsinah Menggugat. Ia mendirikan Ratna Sarumpaet Crisis Center untuk korban kelaparan dan penganiayaan.

Rizal Mallarangeng
44 Tahun
Direktur Eksekutif Freedom Institute
Slogan: RM09: Generasi Baru, Harapan Baru

Lahir di Makassar, Rizal meraih gelar doktor dari Ohio State University, Columbus, pada usia 31 tahun. Namanya populer sebagai presenter program di Metro TV, Save Our Nation. Ia dikenal dekat dengan pengusaha Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Keluarga Bakrie pula yang mensponsori Freedom Institute. Pada awal tahun ini, Rizal mendirikan Fox Indonesia, perusahaan konsultan strategi dan politik.

Sutiyoso
64 Tahun
Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia
Slogan: Tegas! Berani Melakukan Perubahan buat Rakyat
Kendaraan: Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia
Popularitas: 0,8 persen

Sepuluh tahun memimpin Jakarta, Sutiyoso dikenal bertangan besi. Ia membangun proyek busway meski banyak ditentang. Penggusuran terus dilakukan walau banyak dikecam. Tapi ia merasa langkahnya demi kemajuan Jakarta, yang ia sebut miniatur Indonesia.

Prabowo Subianto
58 Tahun
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
Slogan: Membawa Suara Petani Indonesia
Kendaraan: Partai Gerakan Indonesia Raya
Popularitas: 1,5 persen

Putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini dipensiunkan dini sebagai letnan jenderal pada 1998 karena dianggap bertanggung jawab atas penculikan sejumlah aktivis. Pada 2004, ia mengikuti konvensi Partai Golkar, tapi tersingkir di putaran pertama. Ia kini menjadi pengusaha pulp dan kertas.

Fadjroel Rachman
44 Tahun
Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan
Slogan: Republik Kaum Muda, Republik Harapan

Fadjroel dikenal sebagai demonstran. Pada 1989, ia memotori unjuk rasa di kampus Institut Teknologi Bandung dan dipenjarakan tiga tahun karena aksinya itu. Ia juga dikenal sebagai aktivis yang mempromosikan golput serta menulis novel dan buku nonfiksi.

Wiranto
61 Tahun
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Kendaraan: Partai Hanura
Popularitas: 7,8 persen

Nama Wiranto selalu dikaitkan dengan beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, walau dia berulang kali membantah. Misalnya kasus kerusuhan pasca-jajak pendapat di Timor Timur 1999 serta penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan 1998. Pada 2004, total kekayaannya senilai Rp 46 miliar. Ia merupakan calon presiden Partai Golkar pada 2004.

Soetrisno Bachir
51 Tahun
Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Slogan: Hidup adalah Perbuatan
Kendaraan: Partai Amanat Nasional
Popularitas: 0,3 persen

Sebagai pemain kawakan pasar modal, kekayaannya seolah tak terbatas. Ia membangun kelompok bisnis Sabira dan Ika Muda. Sebagian kekayaannya ia pakai untuk membeli gedung tujuh lantai di Mampang, Jakarta Selatan, yang disumbangkan untuk Partai Amanat Nasional. Ia kini mensponsori pendirian Soetrisno Bachir Foundation dan Solusi Bangsa Center.

Yusril Ihza Mahendra
52 Tahun
Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang
Kendaraan: Partai Bulan Bintang
Popularitas: 1 persen

Yusril berpengalaman menjadi menteri pada tiga kabinet: Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dianggap bertanggung jawab atas pencairan dana Tommy Soeharto, ia dicopot dari jabatan Menteri-Sekretaris Negara kabinet Yudhoyono tahun lalu. Tapi ia menganggap tuduhan itu sebagai tekanan politik untuk menghentikan kariernya. Bintang sinetron Laksamana Cheng Ho (ditayangkan mulai Agustus nanti) ini memiliki kekayaan Rp 6,9 miliar pada 2004.

Kivlan Zen
63 Tahun
Ketua Umum Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia
Slogan: Pembaruan dan Tegas

Kivlan membuat geger ketika mengungkapkan keterlibatan pemerintah dalam pembentukan Laskar Pam Swakarsa, kelompok yang melawan demonstrasi mahasiswa, pada 1998. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini pun terlibat polemik dengan Jenderal Purnawirawan Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata RI ketika itu.

Syarat-syarat Pencalonan Presiden

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden
Syarat minimal perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan calon masih dibahas: antara 15 persen dan 30 persen.
Keterangan: Popularitas merupakan hasil survei Indobarometer.

Konstitusi
Pasal 6: Warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.
Pasal 6-A:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Leave a comment »